Aspek Hukum BLU Terhadap Birokrasi Wirausaha Perguruan Tinggi
JATENGPEDIA.ID - Perubahan dunia bergerak begitu cepat. Dunia pendidikan tinggi pun ikut terguncang oleh derasnya tuntutan untuk menjadi lebih adaptif, modern, dan kompetitif. Perguruan tinggi dituntut tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga menjadi institusi yang gesit dalam merespon perkembangan zaman. Dalam konteks inilah Badan Layanan Umum atau BLU hadir sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang memberikan ruang fleksibilitas bagi lembaga pemerintah, termasuk perguruan tinggi negeri.
Di sisi lain, muncul pula gagasan Reinventing Government, sebuah konsep yang mendorong birokrasi agar mampu bekerja layaknya organisasi wirausaha. Bukan berarti pemerintah menjadi pedagang, melainkan pemerintah didorong untuk bekerja lebih inovatif, efisien, dan berorientasi hasil. Ketika BLU bertemu dengan gagasan Reinventing Government, perubahan tata kelola perguruan tinggi menjadi sesuatu yang tak terhindarkan.
Namun, apakah konsep ini juga relevan bagi perguruan tinggi swasta? Bisakah PTS ikut menggunakan pola BLU? Bagaimana aspek hukum mengatur semuanya? Artikel ini mengajak pembaca memahami BLU, Reinventing Government, dan pengaruhnya pada ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia, dengan narasi yang lebih hidup dan mudah dipahami.
Legalitas BLU dalam Sistem Hukum Indonesia
Keberadaan BLU bukan sekadar inovasi spontan pemerintah. Ada landasan hukum yang kuat yang membuat BLU dapat berdiri dan menjalankan fleksibilitasnya. Salah satu fondasi terpentingnya adalah PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Regulasi ini menjadi titik awal pengenalan pola keuangan baru yang lebih fleksibel bagi instansi pemerintah.
Beberapa tahun kemudian, regulasi tersebut mengalami penyempurnaan lewat PP Nomor 74 Tahun 2012, yang memberikan ruang lebih besar dalam pengelolaan pendapatan, penggunaan surplus, kerja sama dengan pihak ketiga, serta orientasi pengelolaan berdasarkan kinerja. Dari sinilah birokrasi mulai bergerak menuju pengelolaan ala korporasi tanpa kehilangan identitas sebagai institusi publik.
Selanjutnya, aturan teknis muncul melalui Peraturan Menteri Keuangan, yakni PMK No. 129/PMK.05/2020 yang kemudian diperbarui dengan PMK No. 202/PMK.05/2022. PMK ini memberikan petunjuk operasional mulai dari standar pelayanan, remunerasi pegawai, pemanfaatan pendapatan, hingga pola pelaporan. Kehadiran regulasi berjenjang ini menunjukkan bahwa BLU bukan sekadar konsep, tetapi benar-benar memiliki pijakan hukum yang kokoh dalam sistem administrasi negara.
Makna BLU dan Status Hukumnya dalam Kerangka Negara
BLU sering disalahpahami sebagai badan hukum baru atau semacam perusahaan pemerintah. Padahal, BLU bukan badan hukum, melainkan hanya pola pengelolaan keuangan yang diberikan kepada instansi pemerintah. Jadi, instansi tetap melekat pada kementerian atau lembaga yang menaunginya, termasuk perguruan tinggi negeri.
Hakikat BLU adalah memberikan fleksibilitas kepada instansi untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan. Hal-hal yang biasanya terikat ketat oleh mekanisme APBN dapat dijalankan lebih luwes. Dengan fleksibilitas ini, BLU dapat:
- Mengembangkan layanan secara lebih profesional,
- Meningkatkan pendapatan dari layanan,
- Merancang program inovatif tanpa harus tersandera prosedur birokrasi yang panjang,dan tetap mempertahankan fungsi sosial yang menjadi dasar pelayanan publik.
Walaupun fleksibel, BLU tetap wajib mematuhi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Justru pada posisi inilah aspek hukum menjadi sangat penting, karena setiap inovasi harus tetap berada dalam koridor regulasi negara.
Reinventing Government dan Birokrasi Berjiwa Wirausaha
Konsep Reinventing Government ibarat angin segar yang meniupkan perubahan pada cara kerja birokrasi. Semangat yang dibawa konsep ini adalah mewujudkan birokrasi yang lebih lincah, kreatif, dan mampu menghasilkan nilai tambah. Pemerintah bukan lagi sekadar mengurus administrasi, tetapi menjadi institusi yang mampu memberdayakan masyarakat, menciptakan solusi, dan memberikan layanan terbaik.
Ketika prinsip Reinventing Government diterapkan dalam konteks BLU, perubahan yang muncul cukup signifikan. Birokrasi yang selama ini identik dengan kelambanan didorong untuk berpikir seperti wirausahawan. Mereka dituntut:
- Mencari sumber pendapatan alternatif,
- Mengelola aset secara produktif,
- Membangun kemitraan strategis, dan menyusun program berbasis kebutuhan masyarakat.
Namun, aspek hukum tetap menjadi pagar yang mengawal setiap langkah inovasi. Pemerintah tidak boleh bertindak seperti perusahaan murni. Ia harus tetap menjaga asas legalitas, akuntabilitas publik, keterbukaan, serta menjamin penggunaan dana untuk kepentingan masyarakat. Inilah titik sensitif antara inovasi dan kepatuhan hukum yang harus dijaga.
Perguruan Tinggi sebagai Lokomotif Perubahan
Perguruan tinggi memiliki posisi sangat strategis dalam ekosistem pendidikan nasional. Di sinilah masa depan bangsa ditempa; generasi muda dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Perguruan tinggi terdiri dari dua kategori besar: PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta). Masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan sendiri.
PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan pemerintah dan dibiayai dari APBN. Dalam perkembangannya, PTN dapat memiliki tiga bentuk tata kelola: PTN Satker, PTN BLU, dan PTN Badan Hukum (PTN-BH). Sementara itu, PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan masyarakat melalui badan hukum penyelenggara seperti yayasan atau perkumpulan, dan pendanaannya lebih banyak bergantung pada sumber non-APBN.
Keduanya memiliki peran penting yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, bagaimana posisi mereka dalam konteks BLU dan Reinventing Government?
PTN dan Fleksibilitas BLU: Peluang dan Dinamika
Perguruan tinggi negeri yang berstatus BLU memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi institusi yang inovatif dan mandiri. Dengan fleksibilitas keuangan, PTN BLU dapat mengelola pendapatan secara lebih produktif. Mereka dapat mengembangkan berbagai unit usaha seperti:
- Laboratorium komersial,
- Pusat pelatihan,
- Rumah sakit pendidikan,
- Kerja sama industri, hingga program berbayar lainnya.
Semangat kewirausahaan birokrasi yang dipromosikan Reinventing Government membuat PTN BLU dapat bergerak cepat menangkap peluang, memperbaiki layanan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, peluang besar ini harus diimbangi akuntabilitas yang ketat. Karena meski bergerak lincah, PTN BLU tetap merupakan bagian dari pemerintah yang mengelola dana publik.
Apakah PTS Bisa Menggunakan Pola BLU?
Pertanyaan ini sering muncul, dan menjadi perdebatan banyak kalangan: apakah PTS bisa dikonversi menjadi BLU? Jawaban hukumnya cukup tegas: tidak bisa.
BLU hanya berlaku bagi instansi pemerintah. Sementara PTS berdiri di bawah badan hukum privat seperti yayasan atau perkumpulan. Mereka bukan bagian dari kementerian atau lembaga pemerintah. Karena itu, secara hukum administrasi negara, memberikan status BLU kepada PTS akan bertentangan dengan prinsip struktur keuangan negara dan kedudukan entitas hukum.
Namun, PTS bukan berarti tertutup dari inovasi. PTS tetap dapat mengadopsi semangat kewirausahaan ala BLU, memperbaiki tata kelola, menjalin kerja sama bisnis, hingga memaksimalkan unit-unit pendapatannya. Hanya saja, penerapannya berada dalam ranah hukum privat, bukan regulasi BLU pemerintah.
Arah Ideal : Bagaimana Seharusnya PTN & PTS Bergerak Bersama?
Dalam konteks pembangunan nasional, PTN dan PTS seyogianya tidak saling bersaing secara tidak sehat. Pemerintah harus memastikan kecukupan ekosistem pendidikan tinggi, agar seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dapat berperan optimal tanpa saling menjatuhkan.
PTN perlu memperkuat tata kelola BLU agar semakin responsif menghadapi tantangan zaman, tetapi tetap memelihara integritas sebagai lembaga negara. Sementara itu, PTS memerlukan dukungan regulatif agar tidak terpinggirkan. Mengingat sebagian besar mahasiswa Indonesia berkuliah di PTS, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang menjamin kesetaraan akses pembiayaan, riset, dan pengembangan layanan.
Reformulasi Regulasi BLU: Menjaga Keseimbangan Ekosistem Pendidikan Tinggi
Melihat dinamika antara PTN BLU, PTN-BH, dan PTS, tampaknya perlu dilakukan reformulasi regulasi BLU. Bukan untuk mengubah PTS menjadi BLU, tetapi untuk memastikan adanya ruang kolaborasi yang adil dan proporsional. Reformulasi ini penting agar:
- PTS mendapatkan akses kemitraan yang setara,
- PTN tidak mendominasi ruang kompetisi secara tidak sehat,
- Inovasi dapat berkembang tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem,
- Pendidikan tinggi nasional tetap menjadi lokomotif pembangunan bangsa.
Dengan reformulasi yang tepat, BLU tidak hanya menjadi instrumen fleksibilitas pemerintah, tetapi juga jembatan kolaborasi antara PTN dan PTS dalam mencetak generasi berkualitas yang akan memimpin Indonesia di masa depan.
BLU dan konsep Reinventing Government membawa angin perubahan besar dalam tata kelola perguruan tinggi. PTN mendapatkan fleksibilitas untuk berinovasi, sementara PTS harus tetap diperkuat agar tidak tertinggal dalam kompetisi yang semakin ketat. Aspek hukum memainkan peran vital dalam memastikan bahwa perubahan terjadi dalam koridor legalitas dan akuntabilitas negara.
Dengan regulasi yang tepat, PTN dan PTS dapat berjalan berdampingan, saling melengkapi, dan bersama-sama membangun masa depan bangsa. Ekosistem pendidikan tinggi tidak boleh timpang. Justru harus dirawat agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh anak bangsa.
Dr. Drs. Adv. H. Kukuh Sudarmanto Alugoro, BA., S.Sos., S.H., M.H., M.M., Kaprodi S2 Magister Hukum, Universitas Semarang
