Blok Masela Bakal Serap Belasan Ribu Pekerja, Menteri ESDM Minta Utamakan Putra Daerah
JATENGPEDIA.ID - Proyek pembangunan LNG Abadi Blok Masela di Kepulauan Tanimbar diproyeksikan bakal menyerap sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung selama masa konstruksi pada Kamis, 16 Juli 2026.
Jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta bahkan diperkirakan bisa melonjak hingga tiga kali lipat jika memperhitungkan sektor informal atau tenaga kerja tidak langsung yang ikut bergerak di sekitar area proyek. Sementara itu, saat fasilitas gas alam cair ini mulai beroperasi secara penuh, kebutuhan pekerja tetap diprediksi mencapai kisaran 800 hingga 1.000 orang untuk mengawal operasional harian.
Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah agar proyek raksasa ini memprioritaskan masyarakat lokal. Pemerintah bersama pihak operator, INPEX, sepakat mendahulukan warga di wilayah terdampak, khususnya dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
"Proyek ini menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung. Kalau tenaga kerja tidak langsung, itu bisa tiga kali lipat pada masa konstruksi," ujar Bahlil.
Guna menyiasati kebutuhan kompetensi khusus di bidang migas, pemerintah rupanya telah mempersiapkan putra daerah sejak beberapa tahun lalu melalui program pendidikan di Akademi Minyak dan Gas (Akamigas) Cepu.
Lulusan akademi tersebut nantinya akan langsung diserap untuk mengisi berbagai posisi strategis di dalam proyek demi memastikan ketersediaan tenaga ahli lokal. Bahlil juga meminta perusahaan mitra seperti Inpex, Petronas, dan Pertamina tidak buru-buru mendatangkan pekerja dari luar daerah atau asing sebelum mengoptimalkan potensi lokal.
"Kalau sudah habis, baru ambil dari Jawa atau luar negeri. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk tidak memprioritaskan mereka," tambahnya.
Selain urusan penyerapan tenaga kerja, SKK Migas juga diinstruksikan untuk melibatkan para pengusaha lokal dalam berbagai sub-kontrak pembangunan agar dampak ekonominya benar-benar berputar di daerah. Di sisi lain, Bahlil mengingatkan jajaran pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, untuk menjaga netralitas dan profesionalitas selama proses rekrutmen berlangsung. Ia menekankan agar tidak ada praktik nepotisme atau titipan politik dalam proyek strategis ini.
"Saya minta kepada gubernur dan bupati, ingat ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses lalu didorong masuk, tidak boleh. Harus profesional," pungkasnya.
