Bongkar Motif Spionase Ilegal, Komisi III DPR Jadwalkan Pemanggilan Kapolri Pekan Ini
JATENGPEDIA.ID - Menyusul terbongkarnya skandal penyadapan ilegal yang tengah hangat, Komisi III DPR RI langsung mengambil langkah cepat dengan mengagendakan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Pemanggilan penting ini bertujuan untuk mengusut tuntas siapa dalang di balik aksi spionase yang menyasar kepala negara serta berbagai tokoh penting nasional tersebut.
Agenda resmi tersebut dikonfirmasi langsung oleh pimpinan parlemen demi menjawab keresahan publik terkait pelanggaran keamanan komunikasi yang melibatkan petinggi penegak hukum. Dilansir dari Metrotvnews.com, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pertemuan tersebut difokuskan untuk menguliti akar permasalahan.
"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," ujar Habiburokhman pada Senin, 9 November 2026.
Terkait pemilihan waktu pelaksanaan rapat yang jatuh pada pertengahan pekan ini, Habiburokhman beralasan bahwa pihak dewan baru akan membuka masa persidangan resminya pada hari Selasa esok. Rapat strategis tersebut nantinya diagendakan untuk dipimpin langsung oleh dirinya bersama jajaran wakil ketua dewan lainnya.
Komisi III DPR RI pun berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya proses hukum secara transparan dan berkeadilan tanpa pandang bulu. Seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam skandal ini dipastikan harus menghadapi konsekuensi hukum yang berlaku.
"Sebagaimana arahan pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," tegasnya.
Langkah tegas parlemen ini diharapkan mampu membuka seterang-terangnya motif di balik aksi spionase yang mencoreng institusi penegak hukum. Pengawalan ketat dari lembaga legislatif juga menjadi jaminan agar pengusutan kasus ini berjalan objektif demi menjaga marwah keamanan negara.
