Bongkar Permainan Mafia Beras, Mentan Sebut Negara dan Rakyat Dirugikan Puluhan Triliun
JATENGPEDIA.ID - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengendus indikasi kejahatan praktik mafia pangan yang memanfaatkan komoditas beras fortifikasi demi meraup untung melimpah pada Jumat, 31 Juli 2026. Praktik nakal tersebut dinilai sangat ironis karena beras yang diperkaya gizi khusus untuk kelompok berpenghasilan rendah dan pencegahan stunting justru dikuasai pengusaha besar.
Padahal, dari hulu hingga hilir, produksi beras nasional disokong anggaran subsidi pemerintah yang sangat jumbo. Menurut Amran, ulah segelintir konglomerat yang menjual beras berlabel fortifikasi tanpa memenuhi standar gizi ini jelas bentuk penipuan yang merugikan publik secara luas.
Dilansir dari CNN Indonesia, kucuran subsidi sektor pangan oleh negara nilainya merangkak naik dari Rp144 triliun menjadi sekitar Rp164 triliun pada tahun 2026. Nilai subsidi tersebut melekat pada berbagai komponen pendukung produksi mulai dari pupuk, benih, air irigasi, listrik, hingga bahan bakar minyak (BBM). Khusus untuk komoditas beras fortifikasi saja, alokasi subsidi negara diperkirakan menyerap angka Rp56 triliun hingga Rp60 triliun. Amran merinci bahwa penyimpangan modal subsidi ini berpotensi menimbulkan kerugian konsumen mencapai Rp71 triliun.
"Ini kan semua beras Indonesia adalah subsidi. Subsidi pupuk, subsidi irigasi, subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi benih, subsidi traktor. Lah, sudah barang subsidi dipakai nipu pula. Kejam kan?" keluh Amran.
Dugaan kejanggalan makin menguat setelah pengujian laboratorium Kementan menemukan sekitar 80 persen beras berlabel fortifikasi yang beredar ternyata tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Meski modal tambahan untuk memfortifikasi beras sejatinya hanya berkisar Rp700 hingga Rp1.000 per kilogram, komoditas ini justru dilepas ke pasar dengan harga melonjak tajam. Rata-rata beras tersebut dijual seharga Rp22.665 per kilogram, bahkan ada pedagang yang nekat mematok harga hingga Rp42 ribu per kilogram. Amran meluapkan keheranannya atas celah permainan harga di tingkat pengecer tersebut.
"Subsidi ini untuk rakyat kecil, ekonomi menengah ke bawah. Lah, yang gunakan konglomerat, dan itu pun digunakan dengan cara yang tidak baik, penipuan. Karena ini barang (beras fortifikasi) kualitasnya harusnya Rp8.000 tetapi dijual Rp17 ribu (per kg). Ini lebih ekstrem lagi, Rp42 ribu (per kg) padahal bukan fortifikasi," tegasnya.
Fenomena ini juga ditengarai menjadi dalang utama di balik makin langkanya keberadaan beras premium di pasar swalayan maupun tradisional. Para pelaku usaha disinyalir sengaja mengalihkan fokus penjualannya ke lini beras fortifikasi lantaran celah permainan harga pada beras premium telah diperketat oleh pengawasan pemerintah. Dengan dalih mengejar margin profit, para pengusaha beralih memanfaatkan label beras fortifikasi demi meraup keuntungan berlipat ganda.
"Katanya dia geser ke sana (beras fortifikasi) karena kalau premium kan tidak bisa main-main, kita kunci. Berpindah lagi dengan alasan margin tipis. Iya margin tipis karena selalu mau cari untung banyak. Bayangkan kalau jual (beras) Rp42 ribu (per kg), gila enggak untungnya?" tambahnya.
Guna menghentikan praktik manipulasi komoditas pangan ini, Kementerian Pertanian bergerak cepat mengambil tindakan tegas di lapangan. Seluruh produk beras terdaftar yang terbukti menyalahi aturan dan tidak memenuhi kriteria gizi dipastikan akan dicabut izin edarnya secara permanen. Tidak berhenti pada sanksi administratif, Kementan juga akan melimpahkan berkas dan bukti pemeriksaan laboratorium kepada Satgas Pangan Polri untuk diproses ke ranah pidana.
"Nanti ini kan kita tertibkan. Kami sudah minta mengecek sedetail mungkin, sesudah itu sudah fix kami cabut izinnya. Berarti yang beredar pasti sesuai standar," pungkasnya.
