Didukung Ratusan Federasi, Koalisi Buruh Resmi Layangkan Usulan RUU Ketenagakerjaan ke DPR
JATENGPEDIA.ID - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia secara resmi menyerahkan draf usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR RI dan Panitia Kerja RUU Ketenagakerjaan pada Selasa (4/8/2026).
Penyerahan berkas ini menjadi momentum penting bagi perjuangan para pekerja dalam menyuarakan aspirasi mereka di tingkat legislatif. Inisiatif penyusunan draf ini lahir dari hasil konsolidasi berskala besar yang melibatkan sedikitnya 18 konfederasi serta 157 federasi buruh tingkat nasional demi menghadirkan regulasi yang memihak pada kesejahteraan tenaga kerja.
Langkah koalisi buruh ini mendapat sambutan langsung dari parlemen yang menyatakan keterbukaannya terhadap aspirasi masyarakat, sebagaimana dilansir dari Metro TV. Kendati jajaran anggota dewan sedang menjalani masa reses, pihak pimpinan menegaskan komitmennya untuk tetap memproses setiap masukan resmi yang masuk. Langkah ini diharapkan menjadi jalan tengah yang mampu mengakomodasi hak-hak pekerja tanpa mengesampingkan dorongan terhadap iklim investasi nasional agar tetap tumbuh dengan sehat.
Pihak perwakilan buruh menegaskan bahwa draf usulan yang dirumuskan ini merupakan representasi murni dari kebutuhan serta harapan mendasar para pekerja di lapangan saat ini. Dalam keterangannya, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut pihaknya sudah menyiapkan sebuah draf RUU Ketenagakerjaan yang sesuai dengan harapan buruh. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan utama bagi wakil rakyat dalam merancang hukum ketenagakerjaan yang lebih adil dan responsif.
Di sisi lain, DPR RI berkomitmen untuk menyeimbangkan kepentingan sektor ketenagakerjaan dengan perlindungan hukum yang kuat bagi para pekerja. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR terus terbuka dengan masukan-masukan meskipun kini masih dalam masa reses. Beliau juga menambahkan bahwa DPR telah menerima satu berkas usulan dari koalisi buruh, sembari memanjatkan harapan agar kepentingan para pekerja bisa seimbang dengan proteksi yang melekat sehingga iklim investasi bisa bertumbuh pesat di tanah air.
