Ketegangan Baru di Gerbang Minyak Dunia: Silang Pendapat AS-Iran Terkait Navigasi Selat Hormuz
JATENGPEDIA.ID - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meruncing setelah Iran mengklaim tengah menjalin koordinasi dengan Oman untuk mengelola Selat Hormuz termasuk rencana sepihak Teheran memungut biaya dari kapal komersial yang melintas. Situasi ini menjebak Muscat dalam posisi dilematis karena wilayah eksklavenya, Musandam, berada tepat di gerbang jalur minyak dunia yang telah diblokade selama sepuluh pekan pasca-konflik bersenjata. Menyikapi klaim tersebut, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan posisi hukum wilayah tersebut dengan menyatakan, “Selat tersebut terletak di perairan teritorial Iran dan Oman. Tidak ada perairan internasional di antaranya.”
Hingga saat ini, pihak Kesultanan Oman memilih untuk tetap bungkam dan tidak memberikan respons resmi mengenai proposal penarikan bea masuk berbasis mata uang rial serta pendataan kewarganegaraan kapal yang diusulkan Teheran. Dilansir dari The Guardian, diamnya Oman terjadi di tengah tekanan kuat dari negara-negara Barat yang menganggap langkah Iran melanggar hukum laut internasional dan sanksi PBB terhadap Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Menanggapi dinamika yang berkembang, kepala pengawas maritim global, Arsenio Dominguez selaku Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional, baru-baru ini bahkan langsung mendatangi Muscat guna membahas kepastian hukum dan kebebasan navigasi komersial di jalur tersebut.
Di sisi lain, Iran merasa memiliki landasan hukum tersendiri karena mereka belum meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, sehingga mengklaim hak pembatasan jalur jika merasa kedaulatannya terancam oleh pangkalan militer asing di sekitarnya. Institusi bentukan Teheran, Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA), kini telah mewajibkan seluruh kapal mendaftar melalui email dan membayar biaya operasional sekitar satu dolar per barel. Pihak PGSA dalam maklumat resminya mengumumkan prosedur baru tersebut dengan menegaskan, "Kapal-kapal sekarang harus mendaftar melalui email ke kantornya untuk menerima informasi rute dan izin melewati selat tersebut."
Rencana penarikan tol laut ini langsung memicu reaksi keras dari Washington, yang mengklaim telah mengantongi dukungan dari sekutu Barat dan beberapa negara Teluk untuk menolak aturan baru Iran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang saat itu tengah menghadiri pertemuan tingkat tinggi, dengan tegas memperingatkan konsekuensi bagi negara mana pun yang tunduk pada aturan Teheran dengan menyatakan, “Tidak seorang pun yang membayar bea ilegal akan mendapatkan perjalanan aman di laut lepas.”
Meski demikian, Iran mengklaim bahwa sejumlah kapal tanker dari Tiongkok sudah mulai mematuhi regulasi baru tersebut agar bisa melintas dengan aman.
Di tengah memanasnya adu urat saraf antara negara-negara sekutu dan Iran, ketegangan regional ini turut menyeret Uni Emirat Arab (UEA) yang sempat dikabarkan meluncurkan operasi militer rahasia terhadap Iran pada awal April lalu. Khawatir wilayahnya menjadi target balasan berikutnya jika konflik kembali pecah, pemerintah UEA segera merilis pernyataan resmi untuk meredakan situasi di lapangan. Perwakilan Kementerian Luar Negeri UEA memberikan klarifikasi terkait aktivitas militernya baru-baru ini dengan menyatakan bahwa, "Semua tindakan yang telah diambilnya berada dalam kerangka tindakan defensif yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan, warga sipil, dan infrastruktur vitalnya."
