Pemerintah Ambil Alih Saham Aplikator, Potongan Driver Ojol Turun Jadi 8 Persen
JATENGPEDIA.ID–Langkah besar diambil oleh pemerintah untuk menyejahterakan para pengemudi ojek online (ojol) di seluruh Indonesia. Dalam pertemuan terbaru di gedung DPR RI, terungkap rencana strategis untuk menekan biaya potongan yang selama ini dibebankan kepada para mitra pengemudi. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar beban potongan aplikasi tidak lagi mencekik pendapatan harian para driver.
"Biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 persen, ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen dari yang dikumpulkan," ujar Dasco.
Dilansir dari kanal resmi Kompas TV, kebijakan ini dapat dilakukan karena keterlibatan langsung pemerintah dalam struktur kepemilikan perusahaan aplikator. Melalui lembaga pengelola investasi Danantara, pemerintah telah mengakuisisi sebagian saham dari perusahaan penyedia layanan transportasi daring tersebut. Langkah ini dianggap sebagai solusi permanen untuk mengontrol kebijakan perusahaan agar lebih berpihak pada rakyat kecil, khususnya para pekerja sektor informal. Dasco menegaskan perubahan ini akan dilakukan secara bertahap namun pasti.
"Karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan tapi pasti " tambahnya.
Proses transisi ini diakui tidak bisa dilakukan dalam semalam karena melibatkan penyesuaian sistem teknologi yang kompleks. DPR dan pemerintah saat ini terus melakukan simulasi untuk memastikan bahwa perubahan status dari sekadar mitra menjadi hubungan kerja yang lebih terlindungi dapat berjalan tanpa kendala teknis.
"Pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra, itu masih disimulasikan," imbuhnya.
Selain masalah ekonomi, pemerintah juga mulai memberikan perhatian serius pada perlindungan sosial dan keamanan para pengemudi ojol selama bekerja. Isu-isu seperti jaminan kesehatan hingga perlindungan terhadap kekerasan atau pelecehan di jalanan menjadi poin penting dalam pembahasan regulasi baru ini. DPR berkomitmen untuk melibatkan organisasi-organisasi driver ojol dalam setiap pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab keresahan di lapangan.
"Nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," pungkasnya.
Ke depannya koordinasi antara pemerintah, DPR, dan pihak aplikator diharapkan dapat menciptakan ekosistem transportasi daring yang lebih adil dan berkelanjutan.
