Pemerintah Siapkan Calon Gubernur PFII dari Kalangan Internal
JATENGPEDIA.ID - Pemerintah memastikan telah mengantongi nama figur yang akan memimpin Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa figur yang disiapkan untuk mengisi posisi gubernur lembaga keuangan strategis tersebut berasal dari internal aparatur negara, sebagaimana disampaikannya di Jakarta pada Rabu, (12/8/2026).
Kabar mengenai kesiapan pucuk pimpinan PFII ini mencuat setelah Airlangga menghadiri Musyawarah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 2026 di Jakarta. Dilansir dari Antara, Airlangga menegaskan kepastian kandidat tersebut saat ditemui awak media seusai acara.
"Calonnya sudah ada, dari dalam pemerintah," ujar Airlangga.
Meski nama calon sudah berada di kantong pemerintah, pengumuman resmi figur terpilih serta susunan kepengurusan lengkap masih harus menunggu tahapan pembentukan lembaga tuntas secara legal dan organisasional. Di samping masalah struktur, pemerintah juga tengah menimbang beberapa opsi lokasi operasional kantor, mulai dari Jakarta hingga kawasan strategis di Bali.
"Salah satu yang dipertimbangkan kan ada wilayahnya Injourney di Bali, dekat airport. Tetapi ada, untuk periode awal di Jakarta juga dipertimbangkan. Sesudah terbentuk nanti baru dipastikan," jelasnya.
Saat disinggung lebih lanjut perihal momentum pengumuman resmi pembentukan dan kepemimpinan lembaga baru tersebut, Airlangga memberikan sinyal agar masyarakat mencermati agenda kenegaraan dalam waktu dekat, khususnya pidato resmi Presiden Prabowo Subianto terkait Nota Keuangan.
"(Tanggal) 14 (Agustus) itu nanti dengarkan pidato Bapak Presiden," tuturnya memberi petunjuk.
Kehadiran PFII sendiri digadang-gadang bakal memperkuat daya saing serta integrasi sektor jasa keuangan nasional di kancah global. Seluruh rincian menyangkut payung hukum, kewenangan operasional, hingga penetapan kantor pusat lembaga ini diproyeksikan akan segera diperjelas ke publik begitu seluruh rangkaian persiapan formal rampung sesuai peta jalan yang telah disusun pemerintah.
