Sinergi Riset dan Industri Jadi Kunci Rosan Roeslani Percepat Hilirisasi Nasional
JATENGPEDIA.ID - Pemerintah terus mematangkan langkah strategis dalam mempercepat program hilirisasi guna mendongkrak nilai tambah perekonomian nasional pada Minggu (28/6/2026). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak sekadar berfokus pada pengolahan sumber daya alam semata, melainkan juga diarahkan untuk membangun pondasi industri dalam negeri yang kompetitif, transparan, dan berkelanjutan.
Target investasi yang masuk kini tidak hanya diukur berdasarkan besarnya modal yang tertanam, melainkan juga dari kontribusinya terhadap pembukaan lapangan kerja baru serta penguasaan teknologi modern.
Dilansir dari Antara, Rosan menjabarkan pandangan tersebut secara mendalam saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 di Jakarta.
"Kami meyakini keberadaan bapak, ibu, mahasiswa, dan mahasiswi di universitas, terutama dalam bidang riset dan pengembangan, memberikan kontribusi yang sangat positif. Karena itu, yang perlu dipikirkan adalah kolaborasi ke depan agar hasil positif dari investasi dan hilirisasi dapat diimplementasikan ke industri dan menghasilkan manfaat besar," ujar Rosan. Dampak positif kebijakan ini pun sudah mulai terlihat dari realisasi investasi sepanjang tahun 2025 yang sukses menembus angka Rp1.931,2 triliun sekaligus menyerap jutaan tenaga kerja langsung.
Konektivitas antara hasil riset akademis dengan kebutuhan nyata di sektor industri dinilai menjadi pilar krusial untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.
"Riset yang terhubung dengan industri menjadi salah satu faktor penting dalam membangun industri yang sehat dan berkelanjutan. Kepastian regulasi, tata kelola yang baik, serta kemudahan berusaha akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menciptakan persaingan usaha yang adil," tambahnya.
Kehadiran regulasi yang pasti dan transparan diharapkan mampu mempertahankan tren pertumbuhan ini dalam jangka panjang.
Sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat ekosistem inovasi, pemerintah bahkan telah menyiapkan insentif fiskal berupa super tax deduction hingga 300 persen untuk mendanai kegiatan penelitian ilmiah serta 200 persen untuk program pelatihan kerja. Langkah ini dirasa sangat relevan dengan komitmen negara dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia setempat agar selaras dengan kebutuhan teknologi hilirisasi. Dengan demikian, penguatan kapasitas tenaga kerja, jaminan keselamatan kerja, serta harmonisasi hubungan industrial dapat berjalan beriringan demi menyokong kemandirian ekonomi nasional.
