Antara Efisiensi Ekonomi dan Marwah Akademis: Polemik Rencana Penutupan Prodi oleh Pemerintah
JATENGPEDIA.ID–Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kini tengah menggodok kebijakan berani untuk menutup sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi Indonesia saat ini. Langkah ini diambil sebagai upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja yang semakin dinamis.
Dilansir dari siaran resmi kementerian pada Kamis, 23 April 2026, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco secara terbuka meminta dukungan dari para pimpinan perguruan tinggi. Ia menekankan bahwa penataan ulang ini memerlukan pengorbanan dan kesepahaman bersama agar sumber daya pendidikan bisa dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan," ujar Badri dalam forum Simposium Nasional Kependudukan 2026.
Namun rencana ini langsung mendapat "lampu kuning" dari pengamat pendidikan Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji. Indra memperingatkan adanya risiko besar jika pemerintah terburu-buru melakukan "penebangan" prodi tanpa didasari kajian akademis yang transparan dan visi industri yang matang untuk 20 tahun ke depan.
"Pertanyaannya, apakah ada kajian akademis yang transparan untuk menentukan prodi mana yang layak ditutup? Bagaimana mungkin pemerintah menutup pintu-pintu ilmu tanpa tahu rumah industri apa yang ingin dibangun 20 tahun ke depan?" kritik Indra, sebagaimana dilansir dari detikcom pada Senin, 27 April 2026.
Indra juga menggarisbawahi kegagalan pemerintah dalam membangun ekosistem penyerapan tenaga kerja. Menurutnya ketidakrelevanan prodi bukan murni kesalahan kampus, melainkan absennya visi industri negara. Ia mencontohkan bidang Biologi Maritim yang potensinya sangat besar bagi Indonesia namun seringkali dianaktirikan.
"Bisa saja kampus membuka prodi ini, tapi lulusannya mau bekerja di mana jika ekosistem penyerapannya tidak disiapkan negara? Kemendiktisaintek harus berhenti memandang kampus sebagai pabrik buruh," tegasnya lagi.
Sebagai solusi, Indra mendesak agar pemerintah berhenti mengejar target jangka pendek dan mulai beralih ke reformasi kurikulum berbasis Society 5.0. Dalam pandangan ini, perguruan tinggi tidak boleh hanya sekadar mencetak "tukang", melainkan harus mencetak inovator yang mampu memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat luas.
