DPR Desak Pemerintah Gratiskan Total BPJS Kesehatan: MBG Saja Bisa!
JATENGPEDIA.ID–Usulan berani datang dari Senayan dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan pada Rabu (15/04/2026). Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris meminta pemerintah untuk menanggung seluruh iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Langkah ini dianggap sebagai solusi pamungkas untuk mengakhiri kerumitan pendataan peserta yang selama ini kerap menjadi duri dalam sekam bagi sistem kesehatan nasional.
“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah,” Ujar Charles
Menurut Charles mekanisme klasifikasi peserta berdasarkan kemampuan ekonomi saat ini justru menciptakan birokrasi yang berbelit dan sering kali tidak tepat sasaran. Ia menyoroti banyaknya kasus di lapangan di mana warga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru terlewat dari daftar penerima bantuan iuran (PBI) karena data yang tidak akurat.
"Mekanisme klasifikasi peserta berdasarkan kemampuan ekonomi kerap menimbulkan persoalan di lapangan, mulai dari data yang tidak akurat hingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat," tambahnya
Lebih lanjut, Charles membedah data kepesertaan yang menunjukkan bahwa dari sekitar 284,6 juta peserta, terdapat sekitar 20 persen atau 58,32 juta peserta yang statusnya non-aktif. Dengan menghapus sistem iuran mandiri dan mengalihkannya menjadi tanggungan negara, ia yakin kompleksitas birokrasi bisa dipangkas secara drastis demi akses kesehatan yang lebih merata.
“Dengan menggratiskan iuran secara menyeluruh, pemerintah dinilai bisa memangkas kompleksitas birokrasi dan memastikan akses layanan kesehatan lebih merata,” imbuhnya
Secara kalkulasi fiskal, Charles optimistis bahwa APBN mampu memikul beban tersebut terutama jika dibandingkan dengan program-program besar lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah. Ia bahkan menyindir penggunaan anggaran di beberapa sektor yang dinilainya kurang mendesak dibandingkan urusan nyawa rakyat.
“Mampu pak, program lain (MBG) malah dipakai untuk motor trail, ini untuk kesehatan rakyat,” tambahnyaa
Charles menutup pernyataannya dengan mengajak pemerintah untuk segera merencanakan langkah konkret agar perlindungan kesehatan 100 persen rakyat Indonesia benar-benar dijamin oleh negara tanpa bayang-bayang iuran bulanan. Baginya perdebatan teknis soal klasifikasi kepesertaan tidak akan pernah usai jika tidak ada keberanian untuk melakukan perubahan radikal.
