Gandeng Lintas Sektor, KKP Pacu Program Prioritas demi Kejar Swasembada Pangan
JATENGPEDIA.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi mengajak berbagai pihak mulai dari kementerian, pemerintah daerah, akademisi, hingga pelaku usaha untuk memperkuat sinergi dalam mempercepat Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pada hari Kamis, 2 Juli 2026.
Langkah strategis ini dikonsolidasikan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar di Jakarta demi mendukung kedaulatan pangan dan implementasi Asta Cita Presiden. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan, "Ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat."
Ia juga menambahkan, "Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat."
Dilansir dari Metrotvnews.com, KKP fokus mengawal enam program unggulan nasional untuk mendongkrak sektor perikanan dan garam. Program tersebut meliputi pembangunan 5.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029, pengembangan 40.000 titik Budidaya Ikan Darat Tematik di 500 daerah, serta perluasan 2.000 hektare tambak garam untuk menekan impor. Selain itu, ada pula revitalisasi 14.000 hektare tambak di Pantura Jawa, pembangunan 2.000 hektare Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu, hingga program modernisasi kapal bagi para nelayan.
Guna mematangkan eksekusi di lapangan, KKP juga langsung meneken nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan sejumlah instansi strategis, seperti PLN, Baharkam Polri, PT Garam, Pertamina Patra Niaga, serta beberapa perwakilan pemerintah daerah.
Dukungan penuh terhadap langkah KKP ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah pada produsen pangan lokal agar Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor.
"Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita ingin mengubah paradigma tersebut melalui pemberdayaan pelaku utama pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera, dan memiliki daya saing." Ujar Zulkifli.
Ia juga merasa sangat optimis bahwa jika program-program ini dikawal secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan mampu mencukupi kebutuhan protein dalam negeri, "Tetapi juga menjadi kekuatan baru sebagai eksportir produk perikanan dunia."
Di sisi lain, pihak legislatif melalui Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, turut memastikan bahwa parlemen siap mengawal program-program ini dari segi anggaran maupun pengawasan, khususnya yang menyentuh kesejahteraan masyarakat pesisir secara langsung. Terkait komitmen dukungan dari DPR RI tersebut.
"Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program yang kami dukung penuh karena kami telah melihat secara langsung manfaatnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah." Tutur Siti.
Melalui pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) yang melibatkan masyarakat sejak awal perencanaan, seluruh pihak berharap program ketahanan pangan ini bisa berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
