Langkat Gempar, KPK Lancarkan Operasi Tangkap Tangan Ke-15 Sepanjang Tahun Ini
JATENGPEDIA.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak dengan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang ke-15 di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara pada hari Jumat, 3 Juli 2026.
Dalam operasi senyap tersebut, tim penindak lembaga antirasuah dilaporkan berhasil mengamankan sejumlah pihak yang diduga kuat terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi. Sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga penegak hukum ini memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif sebelum menentukan status hukum para pihak yang terjaring. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi kebenaran penindakan tersebut dengan menyatakan secara singkat, "Benar."
Dilansir dari Antara, operasi di Langkat ini menambah panjang daftar penindakan berskala besar yang dilakukan oleh KPK sejak awal tahun. Rangkaian aksi bersih-bersih ini dibuka dengan OTT pertama pada pertengahan Januari lalu yang menyeret delapan orang terkait kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.
Tidak lama setelah itu, gelombang penangkapan terus bergulir di bulan yang sama dengan menciduk Wali Kota Madiun, Maidi, serta Bupati Pati, Sudewo, yang masing-masing terjaring dalam operasi kedaruratan kedua dan ketiga.
Memasuki bulan Februari, KPK tidak mengendurkan pengawasan dan berturut-turut mengamankan Kepala KPP Madya Banjarmasin serta Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatra Bagian Barat, Rizal. Sektor peradilan pun tidak luput dari pengawasan setelah Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan wakilnya, Bambang Setyawan, ikut ditangkap.
Agresivitas lembaga ini berlanjut sepanjang Maret dengan menjaring tiga kepala daerah sekaligus di tempat terpisah, yaitu Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang kemudian diikuti penangkapan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada bulan April.
Setelah sempat mereda tanpa adanya penindakan di bulan Mei, tensi pemberantasan korupsi kembali memanas pada Juni kemarin melalui OTT terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kasus tersebut bahkan membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, memilih untuk menyerahkan diri kepada petugas. Di bulan yang sama, operasi serupa juga menyasar lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berujung pada menyerahnya sang Bupati, Suhardiman Amby, sebelum akhirnya rangkaian penindakan darurat ini mencapai puncaknya di Kabupaten Langkat pada awal Juli.
