Baru Tiga Hari Dampingi Wabup Baru, Bupati Klaten Hamenang Malah Terjaring OTT KPK
JATENGPEDIA.ID - Kabar mengejutkan datang dari Pemerintah Kabupaten Klaten setelah Bupati Hamenang Wajar Ismoyo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 15 Oktober 2026. Penangkapan tersebut terjadi hanya berselang tiga hari setelah Mahanni Yulindha Pratiwi resmi dilantik sebagai Wakil Bupati Klaten yang baru. Yulindha dilantik di Gedung Gardhika Bhakti Praja, Semarang, guna mengisi posisi almarhum suaminya yang wafat beberapa bulan sebelumnya.
Dilansir dari Kompas.com, tim penindakan lembaga antirasuah mengamankan sedikitnya 20 orang dari dua lokasi berbeda, yakni di wilayah Klaten dan Jakarta. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penindakan tersebut dan mengamankan sejumlah uang tunai sebagai barang bukti. Dalam keterangannya, Budi menyampaikan bahwa, "Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp 1 miliar."
Perkara ini disinyalir berkaitan erat dengan dugaan penerimaan suap oleh penyelenggara negara terkait proyek pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta alokasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, KPK tengah mendalami indikasi adanya aliran dana dari Bupati Klaten kepada oknum auditor BPK guna memuluskan proses pemeriksaan laporan keuangan. Pihak-pihak yang ikut diciduk meliputi jajaran aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Klaten, oknum BPK, hingga pihak swasta.
Ironisnya, sebelum penangkapan terjadi, Hamenang dan Yulindha sempat terlihat kompak menjalankan serangkaian agenda pemerintahan bersama. Keduanya menghadiri pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) serta acara tasyakuran pelantikan di Pendopo Pemkab Klaten. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat pelantikan pun sempat berpesan agar duet kepemimpinan ini fokus menangani angka kemiskinan dan stabilitas inflasi daerah.
Kini Hamenang bersama belasan orang lainnya telah diboyong ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif lanjutan. Kasus ini menjadi pukulan telak bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Klaten yang baru saja berencana melaju dengan struktur kepemimpinan daerah yang lengkap. Publik kini menanti pengumuman resmi status hukum dari para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
