Hashim Djojohadikusumo Minta Kemensos Perketat Pengawasan Program Prioritas
JATENGPEDIA.ID - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, memberikan peringatan keras kepada Kementerian Sosial agar memperketat pengawasan terhadap seluruh program prioritas pemerintah pada Jumat, 3 Juli 2026.
Ia mengimbau agar instansi tersebut lebih peka dan waspada terhadap segala bentuk potensi penyelewengan di lapangan. Langkah preventif ini dinilai sangat krusial mengingat besarnya tanggung jawab yang diemban demi kesejahteraan masyarakat luas. Menaruh perhatian besar pada masalah ini, Hashim secara langsung menitipkan pesan kepada jajaran pimpinan kementerian.
"Kita harus hati-hati, pak wamen, penyimpangan-penyimpangan. Saya sudah dengar, sudah banyak dapat laporan, sudah ada indikasi penyimpangan, Pak Wamen, maka saya titip, ya, Pak Wamen. Pengawasan harus sangat ketat," tegas Hashim.
Dilansir dari Antara, Hashim mengakui bahwa dirinya telah menerima sejumlah laporan awal mengenai adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Meski enggan membeberkan detail temuan tersebut ke publik, ia menyayangkan jika program strategis ini dinodai oleh praktik koruptif. Padahal, kedua agenda besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tersebut dirancang dengan misi sosial yang sangat mulia yakni memperbaiki pemenuhan gizi anak-anak sekaligus membangun kemandirian ekonomi di tingkat desa. Hashim memperingatkan agar oknum-oknum nakal tidak merusak inisiatif baik tersebut.
"Jangan sampai tujuan mulia, jangan sampai program yang bagus sekali itu dirusak dengan setan-setan dan hamba iblis di seluruh Indonesia," tambahnya.
Lebih lanjut, fokus pengawasan yang ketat dari Kementerian Sosial diharapkan tidak hanya menyasar sektor pangan dan ekonomi desa saja melainkan juga menyentuh aspek pendidikan gratis. Hashim secara khusus menyoroti jalannya program Sekolah Rakyat yang ditargetkan untuk membantu anak-anak dari kalangan keluarga prasejahtera agar bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ia mensinyalir adanya pihak-pihak luar yang mulai mencoba mengambil keuntungan pribadi atau mengganggu integritas para pengelola program sosial tersebut di lapangan.
"Saya dengar, Pak Wamen, ada juga yang mulai menggoyang dan mulai menggoda pengurus-pengurus dari Sekolah Rakyat ini," imbuhnya.
Upaya saling mengingatkan antarinstansi ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Kementerian Sosial beserta seluruh jajarannya untuk segera membenahi sistem pemantauan internal. Penguatan transparansi dan akuntabilitas dari tingkat pusat hingga daerah dipandang sebagai kunci utama agar anggaran negara benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa ada potongan dari pihak mana pun. Respons cepat dan tindakan tegas terhadap para pelaku penyimpangan nantinya akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam mengeksekusi program-program kerakyatan.
Ke depannya kolaborasi pengawasan yang lebih solid diharapkan mampu menutup celah korupsi sekecil apa pun demi mengamankan hak-hak masyarakat miskin di seluruh penjuru tanah air.
