Menkeu Luruskan Wacana Tarif Selat Malaka: Bukan Pungutan Liar
JATENGPEDIA.ID–Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara untuk meluruskan polemik yang berkembang di tengah masyarakat mengenai rencana pemberlakuan tarif bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka pada Jumat (24/4). Dalam penjelasannya, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk melakukan pungutan yang tidak berdasar atau sewenang-wenang terhadap jalur pelayaran internasional tersebut. Ia menekankan bahwa segala langkah yang diambil akan selalu berpijak pada koridor hukum laut internasional yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di mata dunia. "Bahkan kita harus menjaga keamanan di sana, seperti itu," ujar Purbaya.
Dilansir dari unggahan akun media sosial resmi Metro TV, pemerintah saat ini sedang mengkaji upaya optimalisasi pendapatan melalui penyediaan jasa atau servis tambahan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di sekitar Selat Sunda dan Selat Lombok. Strategi ini bukan berarti menarik biaya tanpa timbal balik, melainkan menawarkan keunggulan layanan bagi kapal-kapal yang melintas. Hal ini dilakukan untuk menggali potensi ekonomi tanpa melanggar hak lintas damai bagi kapal asing.
"Di situ nanti dioptimalkan servis yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan uang tambahan,” tambahnya.
Purbaya juga menjelaskan bahwa Indonesia sangat menghormati konvensi internasional, termasuk UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang mengatur kebebasan navigasi bagi kapal-kapal di zona ekonomi eksklusif (ZEE). Ia menepis anggapan bahwa pemerintah akan menerapkan sistem "premanisme" atau pungutan yang tidak profesional di jalur laut.
"Jadi bukan kayak uang preman gitu, lewat bayar, lewat bayar, enggak seperti itu,” imbuhnya.
Menteri Keuangan memastikan bahwa Indonesia akan tetap setia pada komitmen hukum yang telah diratifikasi selama bertahun-tahun. Pemerintah menyadari betul posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki hak sekaligus kewajiban besar dalam menjaga keamanan dan kelestarian jalur laut dunia. Fokus utama saat ini adalah bagaimana memaksimalkan fasilitas dalam negeri agar kapal-kapal internasional merasa nyaman dan terbantu saat melewati perairan Nusantara.
