Sebut Alasan Pemerintah Keliru, BEM UI Lempar Kritik Pedas Soal Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis
JATENGPEDIA.ID - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M Qodari, mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak dapat dihentikan pada Kamis, 18 Juni 2026. Pihak mahasiswa menyoroti dua landasan berpikir yang digunakan oleh Qodari yakni pemenuhan janji kampanye serta fakta bahwa program tersebut kini telah dirasakan manfaatnya oleh publik.
Struktur argumentasi tersebut dinilai rapuh karena mengabaikan hakikat kedaulatan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, di mana sebuah kebijakan seharusnya tetap bisa dievaluasi demi kepentingan umum yang lebih luas.
Dilansir dari CNN Indonesia, Koordinator Bidang Sospol BEM UI, Hafidz Haernanda, mempertanyakan tolok ukur kekuatan antara kehendak kolektif rakyat dengan janji politik yang dibuat semasa kontestasi pemilu. Hafidz menilai wajar jika program yang bersifat populis seperti ini langsung mendapat respons tinggi dari masyarakat, namun hal itu bukan berarti menutup pintu bagi kemungkinan penghentian atau perombakan total andai ditemukan masalah dalam eksekusinya.
"Logikanya adalah, apakah betul sebuah kebijakan yang quote-on-quote sudah ada yang menikmati itu tidak boleh dihentikan, jelas itu salah total," ujar Hafidz.
Silang pendapat ini bermula ketika Qodari menutup ruang kompromi serta negosiasi untuk menyetop program MBG karena menganggapnya sebagai bentuk kontrak politik sakral antara Presiden Prabowo Subianto dengan para pemilihnya pada Pemilu 2024 lalu. Ia memetakan kelompok yang berseberangan ke dalam dua klaster yaitu motif politik dan pertimbangan teknokratis, seraya mengingatkan para penolak untuk melihat nasib puluhan juta warga lain yang memang sangat membutuhkan bantuan pangan tersebut.
"Pada titik itu saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG enggak bisa Anda langsung minta berhenti. Karena itu adalah visi misi dan kontrak politiknya Pak Prabowo," tutur Qodari.
Di sisi lain, lingkaran mahasiswa mengingatkan agar agenda pemenuhan program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih tidak dijalankan dengan mengorbankan atau merebut pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang jauh lebih krusial di sektor lain. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sendiri memang menempatkan sektor pangan dan pendidikan termasuk pendirian Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda sebagai pilar utama janji politik mereka. Oleh karena itu, kontrol sosial dari elemen pemuda dirasa tetap mendesak agar alokasi anggaran negara tetap berjalan secara proporsional, adil, dan tidak memicu ketimpangan baru.
