Sektor Pariwisata Diminta Petakan Daya Saing Regional dan Jangan Cepat Puas
JATENGPEDIA.ID - Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk segera memetakan sekaligus memperkuat posisi daya saing pariwisata Indonesia secara riil di kawasan Asia Tenggara. Kalangan parlemen meminta kementerian tidak terlena dengan capaian angka devisa organik maupun tingginya jumlah kunjungan wisatawan asing yang diraih sepanjang tahun lalu. Langkah evaluasi ini dinilai penting agar arah kebijakan dan alokasi anggaran pariwisata nasional ke depan dapat berjalan lebih objektif serta berbasis data riil di lapangan.
Dilansir dari Antara, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyampaikan kritik serta masukannya tersebut dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kompleks Parlemen, Senayan.
"Kita melihat banyak devisa yang masuk sepanjang tahun 2025 serta tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, kita belum melihat bagaimana posisi Indonesia secara objektif di Asia (Tenggara). Ada rumor besar di ASEAN bahwa sektor pariwisata Vietnam saat ini sudah jauh melampaui Indonesia," ujar Novita.
Berkaca dari kondisi itu, ia menuntut Kemenpar menyuguhkan data komparatif dengan negara kompetitor pada pertemuan berikutnya agar indikator capaian anggaran lebih terukur.
Guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah, Novita menggarisbawahi tiga persoalan fundamental yang wajib segera dituntaskan, di mana yang pertama adalah akselerasi konektivitas udara. Promosi wisata yang masif dinilai akan sia-sia jika tidak ditopang oleh akses penerbangan langsung (direct flight) yang memadai ke berbagai wilayah. Menurutnya, rute-rute strategis baru perlu dibuka untuk memecah penumpukan wisatawan di satu titik saja (over-tourism), seperti membuka penerbangan langsung dari Bangkok menuju Manado, atau ke Kediri untuk menyokong destinasi di wilayah Trenggalek.
Persoalan kedua yang disoroti adalah mendesaknya reformasi regulasi terkait alih fungsi lahan di daerah yang selama ini kerap membuat investasi pariwisata mandek. Berdasarkan aspirasi dari berbagai wilayah seperti Klaten, Jawa Tengah, komunikasi antarlembaga seperti dengan pihak Perhutani atau Kementerian Kehutanan sering kali menemui jalan buntu bagi para kepala daerah. Selain hambatan birokrasi tersebut, poin ketiga yang menjadi perhatian adalah pentingnya pemberian kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah agar mereka memiliki keluwesan dalam membuka pos pemasukan baru demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Politisi tersebut juga mengajak Kementerian Pariwisata untuk mencontoh keberhasilan Dubai yang mampu melakukan lompatan besar dengan menggenjot sektor pariwisata secara mati-matian setelah tidak lagi bergantung pada minyak bumi. Ke depannya pengawasan terhadap pos anggaran pariwisata harus diperketat demi mencegah kebocoran anggaran yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat bawah. "Kapan pariwisata Indonesia bisa digenjot habis-habisan seperti itu? Saya berharap evaluasi terhadap pos anggaran ini diperketat guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang tidak memberikan dampak nyata (outcome) bagi daerah. Sektor pariwisata harus menjadi harapan besar dan instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok tanah air," pungkasnya.
