Sinergi DPR dan Pemerintah Gelar Rakor Guna Redam Dampak Ketidakpastian Global
JATENGPEDIA.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama perwakilan pemerintah menggelar rapat koordinasi (rakor) strategis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 29 Juni 2026. Pertemuan penting tersebut difokuskan pada dua agenda utama, yakni mengevaluasi tren pertumbuhan ekonomi nasional serta merumuskan langkah taktis dalam memitigasi berbagai gejolak ekonomi yang terjadi belakangan ini. Sinergi lintas lembaga ini dianggap krusial untuk memastikan arah kebijakan fiskal dan moneter tetap sejalan dalam menghadapi tantangan pasar.
Dilansir dari Metrotvnews.com, agenda rakor ini mempertemukan unsur pimpinan parlemen dengan sejumlah pejabat teras pemerintah, di antaranya Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Pada hari ini DPR mengadakan rapst koordinasi (soal) pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigas beberapa hal yang terjadi belakangan ini,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Kehadiran para pengambil kebijakan ini bertujuan untuk menyelaraskan data domestik dengan perkembangan geopolitik dunia yang dinamis.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Dewan Ekonomi Nasional turut memaparkan analisis situasi ekonomi terkini yang sebelumnya telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Intinya adalah yang juga dalam pembahas dengan lembaga yang hadir, semua sepakat kita semua menghadapi keadaan global yang memang tidak pasti. Yang penting bagaimana negara merespons keadaan yang tidak pasti itu,” ujar Mari Elka. Ia juga menambahkan perlunya ketahanan nasional yang kuat.
“(Dampaknya) harga minyak meningkat dan memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Dari hasil diskusi panjang tersebut, seluruh pihak akhirnya menyepakati komitmen bersama untuk memprioritaskan stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek. Langkah ini diambil guna melindungi struktur ekonomi domestik dari efek domino krisis global, terutama yang berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas energi di pasar internasional. Melalui koordinasi yang intensif ini, pemerintah dan parlemen optimistis dapat merumuskan jaring pengaman sosial yang efektif guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat luas.
